Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan peran strategis Dinas Kesehatan dalam mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan tuberkulosis (TBC), percepatan penurunan stunting, hingga pengendalian tembakau (tobacco control).
Menurutnya, sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di masa depan.
Kemendagri Pastikan Desa dan Kelurahan Jadi Subjek Pembangunan
“Negara maju in 20 years time. Dan tidak mungkin mencapai itu apabila banyak PR terkait dengan faktor manusia [termasuk kesehatan] tidak selesai,” katanya dalam acara Pelatihan dan Lokakarya (Pentaloka) Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) di Hotel Lorin Dwangsa Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2025).
Bima mengajak seluruh Kepala Dinas Kesehatan agar turut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meyakini, kebijakan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi baru di masyarakat.
“Jadi ke depan kita perbaiki sama-sama. Intinya makan bergizi ini bukan saja harus berdampak secara kesehatan untuk anak-anak ya, tetapi juga ada ekosistem yang dibangun untuk menyehatkan warga,” ujarnya.
Perkuat Penanganan TBC dan Stunting
erkait TBC, Bima menyebut Indonesia masih menempati urutan tertinggi. Namun, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya agar kasus ini dapat segera teratasi. Misalnya, membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan, melakukan tracing, hingga screening kesehatan untuk melihat potensi penularan.
“Sudah ada protapnya (prosedur tetap), intervensinya seperti apa, baik yang positif atau negatif, screening. Saya hanya menggarisbawahi sekali lagi bahwa tolong para kepala daerah diingatkan betul,” tegasnya.
Selain MBG dan TBC, Bima juga menyoroti penanganan stunting yang membutuhkan perhatian lebih, terutama mengenai data di masyarakat. Ia melihat masih banyak metode survei yang perlu diperbaiki. Untuk itu, ke depan ia berharap petugas kesehatan dapat turun langsung, sehingga persoalan data bisa diselesaikan dengan baik.
“Nah stunting ini memang persoalan utamanya adalah data tadi. Karena kadang metode surveinya tidak pas, hanya mengandalkan laporan dari teman-teman di wilayah, lurah, camat berdasarkan survei fisik,” tegasnya.
Guna menyelesaikan persoalan tersebut, Bima mendorong kepala daerah dan jajarannya berkolaborasi dengan swasta dan perguruan tinggi. Ia mengatakan, Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah tersebut. Dirinya percaya, kolaborasi yang dibangun mampu memberikan intervensi, sehingga pertumbuhan angka stunting dapat ditekan.
“Saya kira kampus-kampus bisa berkolaborasi untuk data, [kemudian] forum CSR bisa berkolaborasi juga untuk intervensi yang dilakukan untuk stunting ini,” imbuhnya.
Tegaskan Komitmen Pengendalian Tembakau
Terkait pengendalian tembakau, Bima meminta kepada daerah untuk berkomitmen menjaga generasi muda dari ancaman rokok yang dapat merusak kesehatan.
“Tolong kuatkan iman Bapak-Ibu semua tidak digoda oleh sponsor-sponsor yang akan merusak generasi muda kita dengan ancaman tobacco,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, hadir dalam forum tersebut Ketua Umum Adinkes M. Subuh, Director for Tobacco Control Asia Pacific Vital Strategies Singapore Digital Vital Strategic Asia Pacific Tara Singh Bam, Kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, serta pejabat terkait lainnya.