SURAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh kepala dinas kesehatan untuk bersama-sama mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyampaikan hal itu dalam acara Pelatihan dan Lokakarya (Pentaloka) Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) di Hotel Lorin Dwangsa Solo, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (21/10/2025).
Ia mengajak seluruh kepala dinas kesehatan untuk bersama-sama mengawal program MBG untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Minta BGN Tak Paksakan Target 40 Juta Penerima MBG, Utamakan Kualitas Program | SAPA PAGI
Bima meyakini MBG dapat membawa dampak positif bagi kesehatan anak-anak serta membangun ekosistem ekonomi baru di masyarakat.
“Jadi ke depan kita perbaiki sama-sama. Intinya makan bergizi ini bukan saja harus berdampak secara kesehatan untuk anak-anak ya, tetapi juga ada ekosistem yang dibangun untuk menyehatkan warga,” ujarnya, seperti tertulis dalam keterangan yang diunggah di laman Kemendagri, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, Dinas Kesehatan berperan penting dalam mendukung berbagai program, seperti MBG, penanganan tuberkulosis (TBC), stunting, hingga pengendalian tembakau (tobacco control).
“Negara maju in 20 years time. Dan tidak mungkin mencapai itu apabila banyak PR terkait dengan faktor manusia [termasuk kesehatan] tidak selesai,” jelasnya.
Mengenai kasus TBC, Bima mengakui bahwa Indonesia masih menempati urutan tertinggi.
Namun, menurutnya pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya agar kasus ini dapat segera teratasi, termasuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan, melakukan tracing, hingga screening kesehatan untuk melihat potensi penularan.
“Sudah ada protapnya (prosedur tetap), intervensinya seperti apa, baik yang positif atau negatif, screening. Saya hanya menggarisbawahi sekali lagi bahwa tolong para kepala daerah diingatkan betul,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti penanganan stunting. Menurutnya penanganan stunting perlu perhatian lebih, terutama mengenai data di masyarakat.
Ia berpendapat masih banyak metode survei yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, ia berharap ke depannya petugas kesehatan dapat terjun langsung, sehingga persoalan data bisa diselesaikan dengan baik.
“Nah stunting ini memang persoalan utamanya adalah data tadi. Karena kadang metode surveinya tidak pas, hanya mengandalkan laporan dari teman-teman di wilayah, lurah, camat berdasarkan survei fisik,” tegasnya.
Baca Juga: [FULL] Bima Arya Sebut Kemendagri Dalami Kasus Bupati Buton Dilaporkan Hilang, Terancam Disanksi?
Ia juga mendorong kepala daerah dan jajarannya berkolaborasi dengan swasta dan perguruan tinggi untuk penanganannya.
“Saya kira kampus-kampus bisa berkolaborasi untuk data, [kemudian] forum CSR bisa berkolaborasi juga untuk intervensi yang dilakukan untuk stunting ini,” imbuhnya.